![7yffftlnmz.png](https://img.esteem.ws/7yffftlnmz.png)
[sumber](https://medium.com/datadriveninvestor/sink-or-swim-governments-must-embrace-blockchain-technology-bce6303041b)

Sikap pemerintah Indonesia terhadap perkembangan blockchain dan criptokurensi masih samar-samar, artinya teknologi ini belum dianggap begitu penting. Namun  teknologi blockchain dan kripotkurensi pernah disebut oleh salah satu capres (debat kelima) tapi sayang ini terputus begitu saja. Sementara negara-negara lain sudah mulai menerapkan teknologi ini dan telah memberikan peluang bagi industri untuk terus menggenjot kebijakan dan kerangka kerangka kerja terhadap perkembangan blockchain, kriptokurensi dan hal-hal berkaitan dengannya. Kondisi ini tidak berlaku di Cina, negara ini sangat melarang kriptokurensi terlihat dengan adanya larangan adanya ICOs dan perdagangannya. Pelarangan ini mulai diberlakukan sejak September 2017.

Menariknya lagi, negara kota (city-state) Hongkong justru berbeda dengan Cina, pemerintah negara kecil ini sangat proaktif menyampaikan informasi dan pemahaman terhadap ICO dan kriptokurensi kepada masyarakatnya. Hongkong ingin memberikan contoh kepada negara-negara lain bahwa negara ini merespon baik perkembangan blockchain dan kriptokurensi. Sama halnya Dubai, negara kaya ini menyadari bahwa perkembangan teknologi tidak boleh disia-siakan sebagai bukti, Dubai telah menjalin kerjasama dengan perusahaan komputer raksasa IBM dan ConseSys, sebuah perusahaan software blockcain untuk membangun sistem verikikasi identitas yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran para pembisnis. Sistem blockchain ini juga akan digunakan untuk menggitalisasi kesehatan, surat wasiat, kontrak dan informasi-informasi lain.

Bentuk kerjasama pemerintah dan pelaku blockhain ini sebagai upaya untuk mengadaptasi kehidupan mereka dengan perkembangan teknologi modern dan demi kesuksesan mereka di masa depan. Tahun 2020 mendatang, Dubai berencana mengaplikasikan sistem blockhain pada sektor-sektor tertentu di pemerintahannya. 

Selajutnya, Austaralia. Di pertengahan tahun 2017, pemerintah negara kanguru ini telah mengumumkan penyediaan dana sebesar AU$8 juta dolar (sekitar 6 enam juta dolar) untuk membangun projek penunjang pintar blockchain. Sebagian dana disediakan oleh rekanan proyek seperti Power Ledger, sebuah perusahaan blockchain. Proyek ini bertujuan untuk mengekplorasi kota mana bisa menerapkan blockchain melalui analisis data untuk meningkatkan distribusi listrik dan sistem air. Rekanan untuk proyek ini termasuk Universitas Curtin, Universitas Murdoch dan Cisco termasuk di antaranya. Hebat bukan?

Lalu bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Kapan bisa merespon teknologi masa depan ini untuk perkembangan dunia usaha, dan sektor-sektor penunjang lainnya? Biar waktu yang menjawabnya. 

[Referensi](https://medium.com/datadriveninvestor/sink-or-swim-governments-must-embrace-blockchain-technology-bce6303041b)


<center>![U5dtbQKKmfKuqu7QB1uxntFotPFr9Dq_1680x8400.jpg](https://steemitimages.com/DQmZzhoAwpcTVXC7v9vmzqhwSZowDbZoXzLmvs3rvxLaoTh/U5dtbQKKmfKuqu7QB1uxntFotPFr9Dq_1680x8400.jpg)</center>